DISKRIMINASI POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI INDONESIA

Oleh : Rudiansyah

Latar Belakang Masalah

Etnis Tionghoa menjadi suku pendatang di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, namun setelah turun-temurun etnis Tionghoa menjadi salah satu etnis yang cukup besar di Indonesia. Sayangnya etnis Tionghoa tidak diimbangi dengan keharmonisan dengan suku-suku asli Indonesia yang biasa disebut pribumi. Dalam jurnalnya, Erika Revida menyantumkan pernyataan dari Tungadi, “Faktor-faktor penghambat integrasi antara masyarakat Tionghoa dan pribumi adalah adanya perbedaan orientasi, adat istiadat, bahasa, agama, struktur ekonomi, serta partisipasi dalam bidang politik” (Erika Revida, 2006). Etnis Tionghoa semakin tumbuh dan berkembang hingga memiliki peran yang sangat besar terhadap kehidupan di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Karena sebagian besar dari etnis Tionghoa tersebut sangatlah berperan dalam ekonomi di Indonesia, sehingga sebagian besar dari mereka berlebih materinya. Hal tersebut dibahas Erika Revida sebagai penyebab stereotip pada etnis Tionghoa. Erika Revida menyatakan, “Stereotip golongan pribumi terhadap golongan etnis Tionghoa diakibatkan perbedaan sumber-sumber ekonomi, karena banyaknya pemukiman elit yang didominasi oleh etnis Tionghoa, serta perbedaan gaya hidup yang mencolok, sehingga membuat berbagai etnis yang ada di Indonesia umumnya mempunyai kesamaan sikap yang sama dalam menghadapi kelompok etnis Tionghoa (Revida, 2006). Mengenai identitas etnis, pemerintah kolonial telah melestarikan keterpisahan orang Tionghoa dengan pribumi, sedangkan pemerintah Indonesia berusaha mengindonesiakan orang Tionghoa melalui banyak cara (Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa, 2002). Secara kebudayaan, masyarakat peranakan Tionghoa telah cukup berbaur akan tetapi mereka masih tidak diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia masih merupakan masalah aktual. Hal ini seharusnya tidak terjadi lagi, karena dalam masa reformasi ini telah diadakan departemen kehakiman dan hak asasi manusia, serta oleh pemerintah sejak masa Presiden Habibie, Gus Dur, hingga Megawati telah dikeluarkan beberapa inpres yang menghapuskan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya khususnya orde baru yang bersifat diskriminatif terhadap kebudayaan minoritas, adat istiadat dan agama dari beberapa suku bangsa minoritas di Indonesia. Orde baru adalah rezim otoritarian yang membungkam keanekaragaman kelompok etnis. Pembungkaman dilakukan karena kelompok etnis dianggap sebagai ancaman politik yang dapat mengguncang kekuasaan. Jika ada kelompok etnis yang menentang kekuasaan akan segera ditindas. Meski berada dalam kontrol kekuasaan, tetapi kebijakan politik orde baru terhadap satu kelompok etnis dengan lainnya tidak seragam alias diperlakukan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Di awal masa formasinya orde baru menjalin hubungan dengan orang Tionghoa untuk kepentingan ekonomi. Bersamaan dengan konsolidasi kekuasaan orde baru masyarakat Tionghoa terutama kalangan pemilik modalnya merapat kekekuasaan dan memperoleh privelese ekonomi dari kedekatannya dengan kekuasaaan. Bahkan pimpinan puncak orde baru, Presiden Soeharto dengan memberi privelese ekonomi dan proteksi kepada orang Tionghoa yang juga mempunyai ekspertise bisnis dipercaya menjalankan sektor lukratif (big business). Proteksi politik ini yang membuat pengusaha Tionghoa memonopoli sektor ekonomi sampai akhirnya dapat membangun imperium bisnis di republik ini. Dari sinilah lahir cukong, taipan, dan konglomerat tersohor di republik ini. Bukan rahasia lagi saat itu dalam menjalankan bisnisnya cukong, taipan, dan konglomerat bekerjasama dengan petinggi-petinggi militer yang saat itu menjadi aktor politik yang sangat berpengaruh.

Dampak  etnis Tionghoa mendominasi sektor ekonomi ini sungguh luar biasa besar. Etnis Tinghoa menjadi masyarakat yang apolitis dan menjauhkan atau dijauhkan dari kehidupan sosial politik. Pada saat yang sama penguasa puncak orde baru selalu menempatkan etnis Tionghoa menjadi kambing hitam dari setiap persoalan politik. Dengan demikian jika terjadi gejolak politik, apalagi yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Orang Tionghoa selalu menjadi target kemarahan kalangan pribumi. Meskipun ditempatkan dalam posisi sosial sedemikian rupa, tetapi etnis Tionghoa menganggap kekuasaan tetap melindungi mereka. Dapat dimengerti kalau mereka lebih suka memilih tempat tinggal di sekitar perkotaan yang dinilai aman dan nyaman. Meskipun diciptakan untuk menguasai sektor ekonomi, tetapi etnis Tionghoa mendapat pembatasan atau mengalami diskriminasi dalam arena publik. Mereka dibatasi bekerja di pemerintahan, perguruan tinggi, dan berkiprah dalam bidang politik. Hal ini membuat orang Tionghoa tidak pernah tampil dalam kehidupan publik karena kekuasaan sengaja menjauhkan mereka dari sektor ini. Pembatasan atau diskriminasi dalam ruang publik ini yang menjadi penyabab etnis Tionghoa menekuni sepenuhnya sektor ekonomi yang sangat sulit disaingi kelompok etnis lainnya. Terutama lagi karena jaringan marga dan keluarga yang kuat dengan komunitas diaspora sejagad Tionghoa semakin membuat mereka tidak tertandingi dalam kegiatan bisnis. Selain itu, orde baru menerapkan sikap ganda terhadap etnis Tionghoa. Di satu pihak melindungi dan membesarkan kelompok etnis ini dalam sektor ekonomi, tetapi di pihak lain hak kulturalnya dibatasi dan dikendalikan negara. Sepanjang kekuasaannya orde baru tidak membolehkan simbol budaya Tionghoa ditampilkan di depan publik. Diskriminasi politik dan pengendalian budaya menyebabkan masyarakat Tionghoa tercerabut dari akar budayanya dan kehilangan identitasnya sebagai kelompok etnis Tionghoa.

Landskap politik yang yang mengontrol pluralitas etnik berubah ketika orde baru terjungkal dari kekuasaannya pada tahun 1998, sejak saat itu terjadi perubahan politik. Menguatnya kampanye demokrasi, berdirinya partai baru, menjamurnya perkumpulan atau perhimpunan yang mempromosikan hak asasi manusia, pluralisme, dan multikulturalisme yang terus bertumbuhan diberbagai tempat yang merupakan bagian dari perubahan politik. Di mata etnis Tionghoa orde baru banyak mengundang kekerasan politik, pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan terhadap masyarakat Tionghoa dianggap bahwa kekuasaan tidak lagi dapat melindungi mereka. Dalam turbulensi politik itu etnis Tionghoa tetap menjadi kambing hitam dan karena tidak ada perlindungan politik merekapun banyak yang eksodus dari negerinya sendiri. Runtuhnya orde baru dalam panggung kekuasaan membawa perubahan besar bagi etnis Tionghoa. Sejalan dengan liberalisasi politik, pengekangan dan pelarangan atas simbol budaya Tionghoa mulai melemah. Masyarakat Tionghoa berangsur-angsur dibolehkan menampilkan simbol budayanya di berbagai kesempatan. Misalnya menerbitkan surat kabar beraksara Tionghoa, meluasnya pemakaian busana Tionghoa, menjamurnya kursus-kursus bahasa Mandarin, membanjirnya lagu-lagu Mandarin, munculnya tarian barongsai, dan pengakuan Imlek sebagai hati libur nasional.

Satu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya adalah membesarnya minat orang Tionghoa memasuki atau menjadi pengurus partai politik. Jika sebelumnya memasuki partai politik merupakan sesuatu yang tabu, sesudah tahun 1998 kalangan Tionghoa banyak yang bergabung dalam partai politik bahkan menjadi pengurus partai baik di tingkat nasional maupun wilayah. Di samping itu ada pula yang menjadi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bupati, dan anggota parlemen propinsi dan kota. Bahkan di kota Medan, Sumatera Utara belum lama ini seorang tokoh muda Tionghoa yang juga menjadi pengurus PDI-P saat pilkada walikota Medan dengan gemilang berhasil memasuki putaran kedua memperebutkan jabatan Walikota di kota ketiga terbesar di Indonesia ini, meskipun akhirnya kalah. Tidak hanya berkecimpung dalam politik, masyarakat Tionghoa juga mendirikan organisasi bukan pemerintah, yang salah satunya dikenal luas adalah Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) yang ditubuhkan aktivis perempuan Tionghoa. Meskipun masih terfokus pada memperjuangkan penguatan komunitas Tionghoa, tetapi melalui SNB inilah kalangan Tionghoa membincangkan sekaligus mempromosikan hak asasi manusia, anti diskriminasi, pluralisme, dan pentingnya keberagaman budaya dalam mengelola masyarakat Indonesia yang majemuk.

Adanya diskriminasi etnis Tionghoa dalam masalah status kewarganegaraan di Indonesia adalah salah satu contoh terjadinya penyimpangan terhadap demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Demokrasi menjunjung tinggi rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Rakyat dalam bahasan ini diartikan sebagai semua orang yang berdiam di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Rakyat itu sendiri kemudian dibagi menjadi  penduduk dan bukan penduduk. Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang kemudian dibagi lagi menjadi warga negara serta bukan warga negara. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa etnis Tionghoa yang telah menetap dan bertempat tinggal di Indonesia merupakan bagian dari rakyat Indonesia.  Namun demikian, di Indonesia etnis Tionghoa masih harus berhadapan dengan  begitu banyak diskriminasi dalam kaitannya dengan upaya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Banyak prosedur yang harus dilalui oleh etnis Tionghoa untuk menjadi WNI. Sebenarmya, kondisi yang dialami oleh etnis Tionghoa masa sekarang sudah  jauh lebih baik daripada masa orde baru. Di masa tersebut diskriminasi etnis Tionghoa mencapai puncaknya pada kerusuhan Mei 1998 yang sempat menggemparkan dunia dan mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia termasuk masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dalam kerusuhan tersebut, secara tidak langsung etnis Tionghoa berada di posisi sebagai korban dan menjadi obyek sasaran massa. Terlebih lagi muncul seorang tokoh orde baru yang mempertanyakan eksistensi etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia (Suryadinata, 1999:25). Hal itu menggambarkan bahwa kaum yang sesungguhnya merupakan bagian dari bangsa Indonesia tersebut, sering dijadikan sasaran dari peristiwa-peristiwa yang berbau sara. Bergantinya masa pemerintahan orde baru pasca reformasi setidaknya memberikan sedikit kebebasan bagi etnis Tionghoa. Namun hal tersebut tidak serta merta memberikan jaminan kehidupan hukum dan sosial yang layak bagi kaum mereka sebagaimana kaum non-Tionghoa di Indonesia. Setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dengan harapan tidak akan ada lagi masalah mengenai  pencatatan sipil, ternyata masih banyak terjadi kesimpang siuran birokrasi bagi etnis Tionghoa. Bentuk diskriminasi tersebut antara lain ditunjukkan oleh masih disyaratkannya lampiran Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi warga etnis Tionghoa Indonesia pada moment-moment yang berkaitan dengan  birokrasi resmi seperti saat hendak mengurus akta kelahiran, prasyarat menikah, syarat mendaftar di instansi pendidikan, perusahaan, dan masih banyak lagi. Tindak diskriminasi tersebut tidak berhenti pada masalah jaringan birokrasi, akan tetapi berlanjut pada pemerasan finansial yang dilakukan oleh petugas lapangan  pemerintahan dengan dalih beraneka rupa. Berbagai bentuk diskriminasi birokrasi terhadap etnis Tionghoa tersebut seperti baju dengan lubang yang sangat besar. Menurut Tilaar dalam  bukunya yang berjudul  “Mengindonesia Etnisitas dan Identits Bangsa Indonesia”, suatu bangsa berakar dari kelompok etnis atau kelompok-kelompok etnis yang disatukan sebagai satu kesatuan. Bersamaan dengan itu, perkembangan yang terjadi pada kelompok etnis-etnis tersebut juga berakibat pada  berkembangnya identitas bangsa yang perannya sangat penting bagi kelanjutan  bangsa di masa depan. Maka dari itu, sangatlah penting apabila pemerintah Indonesia memperhatikannya jalannya pemerintahan yang demokratis demi terwujudnya bangsa yang makmur dan sejahtera.

Menurut Theodorson (1979: 115-116), Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, kelompok atau berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Dalam arti tersebut, diskriminasi adalah bersifat aktif atau aspek yang dapat terlihat (overt) dari prasangka yang bersifat negatif (negative prejudice) terhadap seorang individu atau suatu kelompok. Dalam rangka ini dapat juga kita kemukakan definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbunyi : “Diskrimasi mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya”.

Kelompok minoritas (minority groups) adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau sukubangsa yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (prejudice), istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebuah istilah teknis dan sering dipergunakan untuk menunjukan pada kategori perorangan dari pada kelompok. Sebagai contoh, meskipun kaum wanita bukan tergolong suatu kelompok ataupun suatu minoritas, yang oleh beberapa penulis sering digolongkan sebagai kelompok minoritas, karena biasanya dalam masyarakat yang berorientasi pada pria (male chauvinisme) sejak jaman Nabi Adam telah didiskriminasikan sebaliknya. Sekelompok orang yang termasuk telah memperoleh hak-hak istimewa (privileged) tidak didiskriminasikan, tetapi tergolong minoritas secara kuantitatif, tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok minoritas. Oleh karenannya istilah minoritas tidak termasuk semua kelompok, yang berjumlah kecil, namun dominan dalam politik. Akibatnya istilah kelompok minoritas hanya ditujukan kepada mereka yang oleh sebagian besar masyarakat dapat di jadikan obyek prasangka atau diskriminasi. Akhirya perlu dijelaskan tentang hubungan antara kelompok (intergroup relation). Menurut Theodorson (1979: 212), pada dasarnya istilah ini berarti penelitian mengenai hubungan antar kelompok, seperti pada kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Selain itu juga konsisten atau konflik diantara suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok ras, sehinga dapat dianggap sebagai masalah social (social problem).

Di dalam makalah ini penulis akan memfokuskan pada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Dalam analisa ini penulis menggunakan teori diskriminasi yang dikemukakan oleh Robert Ted Gurr dalam bukunya Ethnic Conflict in World Politics, yaitu suatu cara untuk menggukur tingkatan dari diskriminasi yang telah dilakukan oleh masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa dengan menggunakan indikator-indikator diskriminasi. Dalam analisa ini penulis akan membahas indikator-indikator diskriminasi dalam bidang politik hukum, diskriminasi ekonomi dan diskriminasi sosial budaya. Pemfokusan ini berdasarkan kenyataan bahwa walaupun negara Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, serta telah mempunyai UUD 45 yang pada Bab X tentang “Warga Negara” pasal 27 ayat 1, yang menganggap semua WNI memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian dan ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun kenyataannya dalam riwayat hidup bangsa Indonesia, telah diselewengkan oleh para pemimpin-pemimpin di kemudian hari, yang sudah mulai berlaku sejak jaman orde lama dan sampai mencapai puncaknya pada jaman orde baru.

Sebagai contoh misalnya orang Tionghoa di Indonesia bersama-sama dengan orang Arab dan India pada masa Kolonial Belanda digolongkan sebagai golongan Timur Asing, kemudian pada masa kemerdekaan mereka semuanya apabila mau mengakui Negara Republik Indonesia sebagai tanah airnya  dapat dianggap sebagai Warga Negara Indonesia. (lihat UUD 45, Bab X, pasal 26, ayat 1). Namun perlakuannya terhadap mereka ada perbedaan. Bagi keturunan Arab, karena agamanya sama dengan yang dipeluk suku bangsa mayoritas Indonesia maka mereka dianggap pribumi, sedangkan keturunan Tionghoa tidak dianggap pribumi  karena agama mereka pada umumnya adalah Kong Wu Chu, Budis, Nasrani dan lain-lain. Keturunan India yang beragama Hindu dan Belanda yang beragama Nasrani, dianggap “Non Pri”. Dengan stikma “Non Pri” tersebut kedudukan mereka yang bukan “pribumi”, terutama keturunan Tionghoa terasa sekali pendiskriminasiannya. Bahkan oleh pemerintah orde baru telah dikeluarkan beberapa peraturan Presiden yang menyudutkan mereka dengan politik pembauran yang bersifat asimilasi, sehingga sebagai etnis mereka tidak dapat eksis.

Untuk menunjang politik yang sangat beraroma rasis itu, oleh pemerintahan Soeharto telah dikeluarkan beberapa Keputusan Presiden seperti, pelarangaran sekolah dan penerbitan dalam berbahasa Cina. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai Penggantian Nama; Instruksi Presiden No. 14/1967, yang mengatur Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Keturunan Tionghoa. Keputusan Presiden No.240/1967 mengenai kebijakan pokok yang menyangkut WNI keturunan Asing, serta Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Tionghoa (Thung, 1999: 3-4). Walaupun Pemerintah Presiden BJ. Habibie sudah memutuskan membatalkan semua peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1998; namun anehnya pada tahun 1999, ia malah memberi bintang kehormatan Maha Putra pada dua tokoh Asimilasi dari pihak etnis Tionghoa seperti Junus Jahja dan K. Sindhunata SA. Penghargaan ini memberi kesan bahwa Habibie masih setuju dengan politik asimilasi dari orde lama. Isi Instruksi Presiden No.26 tahun 1998, yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1998 dan ditujukan kepada para Menteri, para pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen, para pemimpin Kesekretarian Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikota Kota Madya, Kepala Daerah Tingkat II. Isinya antara lain, adalah: Pertama mengenai penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijaksanaan, perencanaan program, atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua memberikan perlakuan dan layanan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa perlakuan berbeda atas dasar suku bangsa, agama, ras maupun asal usul. Ketiga meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerjaan lain, sesuai dengan instruksi Presiden dan sebagainya.

Alasan yang merupakan rasionalisasi bagi mereka yang mendukung politik pembauran asimilasi adalah bahwa jika orang Tionghoa semua sudah tukar nama, bahkan masuk agama Islam, maka tidak akan ada masalah Tionghoa lagi. Sebagai contoh mereka tunjukan kejadian yang telah terjadi di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Thailand dan Filipina, di kedua negara tersebut orang Tionghoa telah masuk agama Katolik (di Filipina) dan Budis (di Thailand). Sehingga logisnya orang Tionghoa di Indonesia harus masuk Islam, seperti yang telah dilakukan oleh Pak Junus Jahya (Lauw Chuan Tho) yang sejak tanggal 23 Juni 1979 secara resmi telah memeluk agama Islam. Menurut dia orang Indonesia Tionghoa harus masuk Islam, untuk mencegah terulangnya kembali pembunuhan massal (massacre) terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, seperti pada permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia dan yang terakhir pada tanggal 13-15 Mei 1998. Salah seorang eksponen kalangan muda tentang politik asimilasi adalah Soe Hok Gie (adik kandung Dr. Arief Budiman), yang memiliki pendapat, “Politik asimilasi ini sudah diselewengkan oleh para Jenderal, sehingga akan menyusahkan orang keturunan Tionghoa”.

Pada kenyataan akibat dari politik asimilasi tersebut, orang keturunan Tionghoa oleh para anti Tionghoa malah lebih didiskriminasikan, buktinya setelah mereka tukar nama, orang keturunan Tionghoa masih tetap dianggap Cina. Penyebabnya adalah stereotip yang tetap melekat pada mereka, bahkan diperkuat dengan hukum untuk didiskrirninasi, seperti diperas jika hendak mengurus surat di kantor-kantor pemerintahan. Mereka juga didiskriminasi jika masuk ke sekolah negeri, universitas negeri dan juga TNI, mereka yang lulus tidak akan diterima setelah terlihat pada pas foto dan juga data diri mereka. Setelah masa Reformasi perlakuan semacam itu masih terus berlaku sampai sekarang. Memang sifat-sifat stereotip pada masyarakat Tionghoa, sangat sukar sekali dihapuskan terutama bagi pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan. Karena bagi sebagian orang masyarakat Tionghoa itu kaya, sehingga dapat dijadikan sumber keuangan mereka, yang sebagai pegawai negeri gaji bulanannya memang sangat tidak memadai, untuk dapat hidup sebagai layaknya manusia dari negara yang menjunjung tinggi HAM.

Diskriminasi Politik dan Hukum  

Adapun indikator-indikator diskriminasi politik dan hukum adalah sebagai berikut :

  1. Diskriminasi akses civil service position

Masyarakat etnis Tionghoa yang ingin menggurus KTP, memasuki dunia pendidikan, permohonan paspor, pendaftaran pemilihan umum, sampai menikah dan meninggal serta yang lain-lain harus mempunyai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh etnis Tionghoa dan biasanya etnis Tionghoa lebih dipersulit dalam pelayanannya.

  1. Diskriminasi jabatan atau pekerjaan

Perlakuan diskriminasi juga terjadi di wilayah pekerjaan. Banyak orang yang tidak diterima di pekerjaan tertentu, karena dia etnis Tionghoa.

  1. Adanya diskriminasi politik asimilasi

Politik asimilasi yang dimaksud disini adalah dimana etnis Tionghoa masih dianggap etnis pendatang di Indonesia sehingga harus ada proses naturalisasi terlebih dahulu yang melalui proses asimilasi atau pembauran yang terpaksa yang akhirnya nanti menghilangkan identitas mereka. Hal ini dibuktikan dengan Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-06/Preskab/6/19967, tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing yang mencakup pembinaan WNI keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasil, serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan nama Tionghoa harus diganti dengan nama Indonesia. ini karena adanya kekhawatiran pemerintah akan adanya penggulingan kekuasaan seperti masa G30S/PKI.

  1. Diskriminasi perlindungan hukum

Diskriminasi ini dicontohkan dengan peristiwa kerusuhan rasial di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bogor, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis yang tidak terlepas dari sentimen yang menguat dalam rangkaian politik anti Tionghoa sebagaimana digambarkan di ats, yang disebabkan oleh permasalahan sepele yang terjadi di Cirebon hanya gara-gara tabrakan dua buah kendaraan. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1959 yang menyebabkan terusirnya etnis Tionghoa dari daerah-daerah pedalaman, hal ini merupakan bentuk diskriminasi hukum yang lebih sistematis terhadap kalangan Tionghoa yang dilakukan orde baru justru menunjukkan kekejamannya yang sungguh luar biasa.

  1. Diskriminasi beraktivitas dalam organisasi politik

Ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia mengenai hak kepemiluan, dimana hak untuk memimpin dihilangkan dengan artian bahwa etnis Tionghoa tidak dapat mencalonkan dan di calonkan sebagai pemimpin.

  1. Diskriminasi akses informasi, penerbitan dan pengawasan

Ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan atau iklan beraksen dan berbahasa Cina dan adanya penutupan akses informasi media apapun terhadap etnis Tionghoa. Kemudian juga adanya sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) yang bertugas untuk mengawasi dan menangani yang berkaitan dengan etnis Tionghoa.

Diskriminasi Ekonomi

Adapun indikator-indikator dari diskriminasi ekonomi adalah sebagai berikut :

  1. Diskriminasi yang terkait dengan ketidak adilan

Sebagai contoh misalnya seorang etnis Tionghoa yang digunakan sebagai sapi perah, yaitu dengan cara memeras etnis Tionghoa untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masa orde baru.

  1. Diskriminasi yang terkait dengan akses pendidikan

Ini bisa kita lihat dari adanya Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan utuk anak-anak WNA Tionghoa disekolah-sekolah nasional sebanyak 40 % dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak dari pada murid-murid WNA Tionghoa.

  1. Diskriminasi yang terkait dengan larangan usaha

Diskriminasi ini dibuktikan dengan adanya pembuatan sebuah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota daerah swatantra tingkat I dan II serta karesidenan.

  1. Diskriminasi yang terkait dengan hak atas jaminan dan asuransi sosial

Bentuk dari diskriminasi ini adalah penghilangan akses hak atas jaminan dan asuransi sosial bagi etnis Tionghoa.

  1. Diskriminasi yang terkait dengan harta kekayaan

Diskriminasi Sosial Budaya

Adapun indikator-indikator dari diskriminasi sosial budaya adalah sebagai berikut :

  1. Kewarganegaraan

Diskriminasi ini bisa kita lihat dari adanya bentuk perbedaan identitas antara etnis Tionghoa dengan penduduk asli Indonesia yang disebut dengan pribumi.

  1. Bahasa

Bahasa antara entis Tionghoa dan masyarakat pribumi tidaklah sama, diskriminasi ini dapat dicontohkan seperti tidak bolehnya menggunakan bahasa maupun tulisan beraksara Cina.

  1. Agama

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim tentu menentang keras adanya agama seperti yang dianut dan dipercayai oleh kelompok etnis Tionghoa. Tidak hanya itu saja, diskriminasi ini juga bisa kita lihat dari adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2-360/1968 tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia.

  1. Adat istiadat

Contoh dari adat istiadat adalah perbedaan dari kebiasaan-kebiasaan antara entis Tionghoa dengan masyarakat pribumi, salah satunya adalah masyarakat pribumi yang tidak menyukai adanya perayaan-perayaan yang biasanya diperingati oleh etnis Tionghoa. Hal inilah yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan diskriminasi.

  1. Sejarah asal

Adanya perbedaan sejarah dan kebudayaan asli antara etnis Tionghoa dengan pribumi, hal inilah juga yang dapat menimbulkan konflik dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

  1. Penduduk kota dan pedesaan

Diskriminasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah sebuah tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh penduduk asli Indonesia (Pribumi) terhadap pendatang (etnis Tionghoa).

Saran dan solusi

Berbagai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa telah banyak terjadi di negara Indonesia dan telah banyak menelan korban yang tidak bisa dikatakan sedikit. Tetapi, berbagai kenangan pahit yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia tidak menutup setiap jalan perbaikan yang diperlukan agar hal seperti itu tidak terulang kembali. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya diskriminasi terhadap etnis tertentu dimasa yang akan datang.

  1. Reformasi Birokrasi

Dapat dikatakan bahwa baik-buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Di Indonesia, sektor kepegawaian negara yang merupakan subsistem dari birokrasi, belum dijadikan fokus dalam reformasi birokrasi. Pentingnya memberikan perhatian pada reformasi kepegawaian negara ini paling tidak didasarkan pada fakta bahwa keberhasilan pembangunan beberapa negera seperti Tiongkok dan Korea terletak pada sistem kepegawaian negara (Prasojo, 2009: 80). Selanjutnya, fakta bahwa kepegawaian negara merupakan faktor dinamis birokrasi yang memegang peranan  penting dalam semua aspek pelayanan publik dan penyelenggaraaan  pemerintahan.

  1. Penyusunan Undang-Undang yang Matang

Direktur jenderal perundang-undangan departemen hukum dan HAM tahun jabatan presiden yang lalu, Oka Mahendra menyatakan ada pasal di dalam UU Kewarganegaraan yang membutuhkan aturan pelaksanaan secepatnya. Di antara pasal 41 yang mengatur tentang status kewarganegaraan anak yang lahir atau diangkat sebelum UU Kewarganegaraan diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak-anak tersebut akan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia dengan cara mendaftarkan diri paling lambat empat tahun setelah diberlakukannya UU tersebut. Di keluarkannya petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis secara serentak atau berkelanjutan setelah disahkannya UU yang baru akan memudahkan  birokrasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga keduanya akan mendapatkan timbal balik yang positif berupa data kependudukan yang valid serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan yang diberikan.

  1. Koordinasi pemerintah pusat dengan daerah secara berkesinambungan

Hampir sama dengan point-point sebelumnya, bahwa pada setiap pengesahan sebuah undang-undang harus segera dilakukan tindak lanjut, agar undang-undang  baru tersebut dapat segera berfungsi dalam masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah juga diperlukan dalam  pelaksanaan seperti ini, karena pemerintah daerah yang berinteraksi langsung dengan rakyat seharusnya bisa mengakomodir setiap layanan yang diamanahkan  pemerintah pusat ke daerah dengan baik. Agar harapan ini dapat terealisasikan dengan baik, maka perlu diadakan kordinasi antara dua pihak tersebut.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa diskriminasi terhadap kaum minoritas, khususnya suku bangsa Tionghoa masih aktual, dalam arti masih berlangsung terus-menerus. Penyebabnya dari masalah ini adalah mengenai diskriminasi ras, namun yang lebih tepat lagi adalah karena “fulus”, yakni uang atau dana yang perlu diperoleh oleh oknum-oknum  pejabat, baik sipil rnaupun militer, selama gaji mereka sebagai pegawai negeri masih tetap tak memadai dan kelompok yang dapat dijadikan obyek pemerasan, sudah tentu adalah masyarakat Tionghoa, yang mana berkat peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah republik Indonesia, dibuat menjadi tidak mantap dalam struktur masyarakat Indonesia sehingga dapat dilecehi tanpa mampu melawan.

Dalam analisa mengenai kasus diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, penulis menyimpulkan seberapa besar tingkatan dari diskriminasi tersebut. Penulis akan melakukannya dengan cara mengukur tingkatan dari indikator-indikator diskriminasi yang telah dilakukan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Untuk mengukurnya, penulis menggunakan cara yang dikemukakan oleh Robert Ted Gurr dalam bukunya Ethnic Conflict in World Politics yang telah menyimpulkan tingkatan-tingkatan dari diskriminasi. Adapun tingkatan tersebut adalah sebagai berikut :

0 No Discrimination
1-2 Slide / Tipis
1-3 Substansial
1-4 Major
>5 Extreme Discrimination

Berdasarkan indikator-indikator diskriminasi yang telah dijabarkan oleh penulis pada pokok pembahasan di atas, yaitu pada diskriminasi politik terdapat 6 indikator diskriminasi, sedangkan pada diskriminasi ekonomi terdapat 5 indikator diskriminasi dan pada bentuk diskriminasi sosial budaya juga terdapat 6 indikator diskriminasi. Dengan penjabaran tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam ketiga bentuk diskriminasi yaitu diskriminasi politik hukum, ekonomi dan sosial budaya yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia, ternyata telah berada pada tingkatan “Extreme Discrimination” yaitu bentuk diskriminasi yang tingkatanya sudah benar-benar ekstrim atau luar biasa yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Peraturan-peraturan bersifat diskriminasi yang diwariskan mengenai suku bangsa Tionghoa dari orde baru  masih banyak dan sukar untuk dapat dihapuskan, karena menurut menteri kehakiman dan HAM, kedudukan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah-pemerintah masa Reformasi, kedudukannya kalah dengan yang dikeluarkan pemerintah orde baru, akibatnya dapat diremehkan oleh pejabat-pejabat golongan lain untuk tetap memeras orang-orang yang memerlukan jasa dari mereka. Semua ini dapat terus berlaku, karena sebagai suku bangsa yang minoritas, orang keturunan Tionghoa masih sangat minim yang mempunyai kedudukan sosial, politik, dan hukum yang mantap dalam struktur sosial masyarakat Indonesia (Suparlan,1999), oleh karenanya para pemimpin mereka harus berjuang terus untuk menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif, sehingga mereka tidak dijadikan kambing hitam, apabila terjadi pergolakan sosial, politik maupun ekonomi, seperti masa lalu.

Daftar Sumber

Agustono Budi. 1998. Landskap politik yang mengontrol pluralitas etnis berubah ketika Orde Baru terjungkal dari kekuasaan. Jurnal: Universitas Sumatera Utara.

Benny, H.Hoed. 2011. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Komunitas Bambu.

Cf. Zhu Guangqian, Wenyi Xinlixue. 1936. Psychology of Literature and Art. Shanghai: Kaiming Shudian.

Danandjaja. 2003. Diskriminasi Terhadap Kaum Minoritas di Indonesia. Jurnal: Universitas Indonesia.

Lydia, Maratus 2009. Hubungan antara manusia dengan lingkungannya merupakan etnik manifestasi dari pikiran dan perilaku. Jurnal: Universitas Negeri Malang.

Leo Suryadinata. 2002. Negara dan Etnis Tionghoa. Jakarta: LP3ES.

Marwati, Nugroho. 1993. Sejarah Tiongkok. Yogyakarta: Diva Press.

Perkins, Dorothy. 1999. Enyclopedia of China. Chicago: Fitzroy Dearborn.

Revida Erika. 2006. Faktor Penghambat Integrasi Masyarakat Tionghoa. Jurnal: Universitas Brawijaya.

Robert Ted Gurr and Barbara Harff. 1994. Ethnic Conflict in World Politics. Westview Press.

Wang Keping. 1952. Ethos of Chinese Culture. China: Foreign Language Press.

Widayati, N. & Sumintardja, D. 2003. Permukiman Cina di Jakarta Barat (Gagasan awal Mengenai Evaluasi SK Gubernur No. 475/1993). Jurnal Kajian Teknologi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s